KATA PENGANTAR
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta puji dan syukur kepadaNya, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan ilmiah ini. Karena tanpa rahmat dan karuniaNya, tidak mungkin semua ini dapat terlaksana dan menghasilkan sesuatu yang berguna.
Penulisan ilmiah ini Disusun guna untuk melengkapi salah satu syarat untuk tugas akhir Ekonomi Koperasi Jurusan Manajemen Ekonomi Universitas Gunadarma Strata Satu.Dalam penulisan ilmiah ini, penulis dibantu oleh berbagai pihak, tanpa bantuan tersebut tidak mungkin penulisan ilmiah ini dapat diselesaikan. Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendukung dalam penyusunan penulisan ilmiah ini terutama kepada :
1. Bapak Nurhadi ,SE,AK,MM selaku Dosen Pembimbing pada PI ini, yang senantiasa memberi bimbingan dan masukan yang sangat bermanfaat.
2. Yasmine Syahrani yang menjadi motivatorku yang senantiasa mendukung dan membantu dalam penulisan ilmiah ini.
3. Semua pihak yang telah banyak membantu, baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
Akhir kata penulis mengharapkan agar penulisan ilmiah ini dapat berguna khususnya bagi yang memerlukan dan bagi seluruh pembaca dan bagi yang telah membantu penulis untuk melengkapi penulisan ilmiah penulis mendoakan agar mendapatkan pahala yang berlipat di sisi Tuhan yang maha Esa.
( Muhammad Hartanto Kurniawan)
DAFTAR ISI
LEMBAR PERNYATAAN ………………………………………………. i
LEMBAR PENGESAHAN ………………………………………………. ii
ABSTRAKSI …………………………………………………………….. iii
KATA PENGANTAR …………………………………………………… iv
DAFTAR ISI …………………………………………………………….. v
I. PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah ……………………………………......................... 1
Rumusan Masalah …………………………………………………………... 3
Tujuan Masalah ……………………………………………………………... 3
Manfaat Penelitian …………………………………………………………. 3
Metode Penelitian ………………………………………………………….. 3
Sistematika Penelitian ……………………………………………………… 3
II.KERANGKA TEORI DAN PEMBAHASAN
2.1.1 Pengertian Jasa Perbankan ………………………………………...... 4
2.1.2 Sejarah Perbankan di Dunia ………………………………………… 5
2.1.3 Sejarah Perbankan di Indonesia……………………………………… 6
2.1.4 Kondisi Perbankan di Indonesia sebelum di Regulasi………………. 9
2.1.5 Kondisi Perbankan di Indonesia setelah di Regulasi ………………... 9
2.1.6 Kondisi Perbankan di Indonesia saat Krisis Ekonomi ………………. 11
2.1.7 Kondisi Perbankan di Indonesia Pasca Krisis Ekonomi ……………. 14
2.1.8 Kondisi Perbankan Indonesia
III.METODE PENELITIAN
3.1 Perancangan dan Implementasi ………………………………………... 18
IV.KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan ……………………………………………………………. 19
5.2 Saran …………………………………………………………………... 20
V.DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………… 22
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Usaha perbankan dimulai dari zaman Babylonia , dilanjutkan ke zaman Yunani Kuno dan Romawi. Pada saat itu, kegiatan utama bank hanya sebagai tempat tukar menukar uang. Selanjutnya, kegiatan bank berkembang menjadi tempat penitipan dan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat, oleh bank dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkannya.
Sementara itu, mengenai sejarah perbankan di Indonesia Indonesia
Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
.
1.2 Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian
1.2.1 Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang ingin penulis kemukakan adalah melakukan pembahasan mengenai sejarah perkembangan perbankan di Indonesia
1.2.2 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih mengetahui dan memahami tentang jasa-jasa perbankan
1.3 Manfaat Penelitian
Penulis dan pembaca bisa mengetehui lebih lanjut mengenai sejarah perkembangan perbankan di Indonesia
1.4 Metode Penelitian
Yaitu dengan mengumpulkan data dari studi pustaka yang mana data di ambil dari forum-forum yang membahas mengenai sejarah perkembangan perbankan di Indonesia
1.5 Sistematika Penulisan
Agar penyajian penulisan ilmiah ini terlihat lebih teratur maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut
BAB I : Sebagai bab Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika.
BAB II Krangka teori, Sejarah perbankan di dunia dan di Indonesia , dan kondisi perbankan di Indonesia
BAB III :Metodologi Penelitian yang meliputi objek penelitian, metode pengumpulan data atau variable, alat analisis yang digunakan
BAB IV : Kesimpulan dan Saran yang meliputi kesimpulan ats hasil – hasil pengamatan yang yang dilakukanpenulis dan saran yang disampaikan penulis berdasarkan analisis daridata – data yang ada
BAB II
KERANGKA TEORI DAN PEMBAHASAN
2.1.1.Pengertian Jasa Perbankan
Perbankan merupakan inti dari system keuangan pada tiap Negara khususnya di Indonesia
- Sebagai model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi. Walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (yield enhancement).
- Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (hedging), atau disebut juga sebagai risk management.
- Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu dikemudian hari (price discovery).
- Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri.
- Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar di masa mendatang.
Terlepas dari funsi-fungsi perbankan (bank) yang utama atau turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia Indonesia
2.1.2 Sejarah Perbankan di Dunia
Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada umumnya pada tahun 1690, pada saat kerajaan Inggris berkemauan merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Perancis akan tetapi pemerintahan Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan kemudian berdasarkan gagasan William Paterson yang kemudian oleh Charles Montagu direalisasikan dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu duabelas hari.
Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia , Afrika maupun benua Amerika. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan di masa dahulu penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dnegan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama Pedagang Valuta Asing (Money Changer). Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakatyang membutuhkannya. Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.
2.1.3 Sejarah Perbankan di Indonesia
Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu De javasche Bank, NV didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828 kemudian menyusul Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij, NV pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada itu antara lain:
1. De Javasce NV.
2. De Post Poar Bank.
3. Hulp en Spaar Bank.
4. De Algemenevolks Crediet Bank.
5. Nederland
6. Nationale Handles Bank (NHB).
7. De Escompto Bank NV.
8. Nederlansche Indische Handelsbank
Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia
1. NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank
2. Bank Nasional indonesia
3. Bank Abuan Saudagar.
4. NV Bank Boemi.
5. The Chartered Bank of India , Australia and China
6. Hongkong & Shanghai Banking Corporation
7. The Yokohama Species Bank.
8. The Matsui Bank.
9. The Bank of China
10. Batavia Bank.
Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia Indonesia
- NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank (saat ini Bank OCBCNISP), didirikan 4 April 1941 dengan kantor pusat di
- Bank Negara
- Bank Rakyat
- Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur (MAI) tahun 1945 di Solo.
- Bank Indonesia di Palembang tahun 1946.
- Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan.
- Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta.
- NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.
- Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950 kemudian merger dengan Bank Pasifik.
- Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari. Kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.
Di Indonesia, praktek perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syariah, dan juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Msing-masing bentuk lembaga bank tersebut berbeda karakteristik dan fungsinya.
2.1.4 Kondisi Perbankan di Indonesia sebelum di Regulasi
Keadaan perbankan masa sebelum deregulasi:
a. Tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara
jelas tentang perbankan di Indonesia
b. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) pada bank-bank
tertentu
c. Bank banyak menanggung program-program pemerintah
d. Instrumen pasar uang yang terbatas
e. Jumlah bank swasta yang relatif sedikit
f. Sulitnya pendirian bank baru
g. Persaingan antar bank yang tidak ketat
h. Posisi tawar-menawar bank relatif lebih kuat daripada
nasabah
i. Prosedur berhubungan dengan bank yang rumit
j. Bank bukan merupakan alternatif utama bagi masyarakat luas
untuk menyimpan dan meminjam dana
k. Mobilisasi dana lewat perbankan yang sangat rendah
2.1.5 Kondisi Perbankan di Indonesia setelah di Regulasi
Kebijakan Deregulasi yang terkait dengan dunia Perbankan di Indonesia :
1.Deregulasi 1 juni 1983
Memberikan keleluasaan kepada semua bank untuk menyerahkan tingkat suku bunga kepada mekanisme pasar.
2. Deregulasi Oktober 1988
Memberi keringanan persyaratan bagi bank-bank yang ingin meningkatkan statusnya menjadi bank devisa, membuka kemungkinan pendirian bank campuran (kerjasama dengan bank asing) dan memberi kesempatan bagi bank asing untuk membuka kantor cabang pembantu di kota-kota tertentu.
3.Deregulasi 25 Maret 1989 (penyempurnaan Pakto’88)
Memberi kesempatan yang lebih luas bagi bank untuk melakukan penyertaan dana pada lembaga-lembaga lain serta memberikan kredit investasi jangka menengah dan panjang.
4. Deregulasi Januari 1990
untuk membatasi jumlah kredit likuiditas Bank Indonesia dan mengharuskan bank-bank membagi 20 persen dari kreditnya kepada kredit usaha kecil (KUK)
5. Deregulasi 25 Pebruari 1991
Pakfeb ini ditentukan tingkat kesehatan bank yang menyangkut kecukupan modal (CAR), pembatasan pemberian kredit yang tidak didukung oleh dana masyarakat (LDR), persyaratan kepemilikan dan kepengurusan, ketentuan legal lending limit dan pembentukan cadangan untuk menutupi resiko.
6. Deregulasi 29 Mei 1993
Pakmei ditujukan untuk mendorong kelancaran ekspansi kredit perbankan dengan memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada perbankan.
Ciri perbankan setelah deregulasi
a. Peraturan yang memberikan kepastian hokum
b. Jumlah bank swasta bertambah banyak
c. Tingkat persaingan bank yang semakin kuat
d. Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga
Pasar Uang (SBPU)
e. Kepercayaan masyarakat terhadap bank
meningkat
f. Mobilisasi dana sektor perbankan yang
semakin besar
2.1.6 Kondisi Perbankan di Indonesia saat Krisis Ekonomi
1) Tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia
2) Sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat.
Peraturan kesehatan bank sulit sekali untuk diterapkan dalam kondisi krisis ekonomi ini, sebab apabila aturan diterapkan apa adanya maka sebagian besar bank sudah tidak lagi layak untuk meneruskan kegiatan usahanya.pelanggaran yang paling menonjol adalah tidak terpenuhinya rasio kecukupan modal dan batas maksimum pemberian kredit.
3) Adanya spread negatif.
Kepercayaan masyarakat sangat rendah terhadap perbankan serta kebijakan uang ketat oleh otoritas moneter melalui pernaikan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) menyebabkan perbankan tidak mempunyai alternative lain umtuk menghimpun dan menyalurkan dana. Konsekuensi dari kebijakan spread negative ini adalah bank harus menanggung rugi dalam kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dananya
4) Munculnya penggunaan peraturan perundangan yang baru.
Peraturan dan perundangan baru yang ditetapkan setelah adanya krisis ekonomi ini antara lain adalah:
a) Undang-undang Nomer 3 Tahun 2004 tentang Perubahaan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
c) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
d) Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum.
e) Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan prinsip Syariah.
f) Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
g) Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat prinsip Syariah.
h) Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/37/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kator Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank Yang Berkedudukan di Luar Negeri.
i) Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/50/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum.
j) Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dab Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akusisi Bank Umum.
k) Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dab Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akusisi Bank Perkreditan Rakyat.
l) Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum.
m) Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat.
5) Jumlah bank menurun.
Kondisi sektor rill yang sanngat lemah, proporsi kredit bermasalah yang semakin besar, dan likuditas yang semakin rendah menyebabkan bank makin lama makin sulit untuk meneruskan usaha.
2.1.7 Kondisi Perbankan di Indonesia Pasca Krisis Ekonomi
hal penting menandai kondisi terakhir sector perbankan di Indonesia
1) Selesainya penyusutan Arsitektur Pernbankan Indonesia (API). Munculnya API ini dipicu oleh adanya krisis perbankan dan krisis ekonomi yang terjadi di
2) Serangkaian rencana dan komitmen pemerintah, DPR dan Bank
a) Lembaga penjamin simpanan
b) Lembaga pengawas perbankan yang idependen
c) Otoritas jasa keuangan
3) Kinerja perbankan yang lebih menunjukan kondisi masa peralihan atau awal masa pemulihan dari krisis ekonomi kea rah kondisi perbankan yang lebih sesuai dengan praktik-praktik perbankan yang lebih baik. Praktik perbankan yang lebih baik ini antara lain mengarah kepada:
a) Manajemen pengelolaan risiko yang lebih baik.
b) Struktur perbankan nasonal yang lebih baik.
c) Penerapan prinsip kehati-hatian yang konsisten.
4) Penyaluran dana masyarakat kearah yang lebih mencerminkan bank sebagai perantara keuangan dengan tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian.
2.1.8 Kondisi Perbankan Indonesia
Meski menghadapai ancaman krisis global, memasuki kuartal akhir tahun 2011, kinerja perbankan Indonesia Indonesia
Kredit perbankan masih bisa tumbuh mengingat situasi ekonomi Indonesia Indonesia
Diperkirakan sampai dengan akhir tahun pertumbuhan kredit perbankan akan terus naik mencapai 27 persen. Sementara untuk pertumbuhan laba bank diperkirakan tumbuh sebesar 15 hingga 25 persen.
Perkembangan inovasi produk dan jasa perbankan dalam satu dekade terakhir ini
memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh
perbankan berkembang sejalan dengan keinginan nasabah untuk mendapatkan pelayanan keuangan yang semakin lengkap dan komprehensif dari perbankan. Kecenderungan nasabah untuk melihat sebuah bank sebagai “financial supermarket” telah memaksa bank-bank untuk memasarkan produk-produk yang lebih bervariasi. Nasabah menginginkan bank untuk dapat memenuhi segala kebutuhan keuangan nasabah tersebut sejak dari mereka lahir sampai mati. Sebagai konsekueinsinya, bank dituntut untuk menyediakan semua jasa keuangan dalam satu atap, sehingga nasabah tidak hanya ingin mendapatkan produk-produk bank saja melainkan juga produk-produk yang disediakan oleh lembaga keuangan lain seperti asuransi dan perusahaan sekuritas.
Kondisi tersebut telah memaksa bank-bank untuk menawarkan produkproduk lebih beragam, tidak hanya produk traditional seperti deposito, tabungan, kredit dan sebagainya, melainkan juga menawarkan produk-produk baru yang selama ini belum banyak dilakukan sektor perbankan seperti bankassurance (produk asuransi), derivatif (asset backed securities, credit linked notes) dan investasi (seperti reksadana, dan equity linked deposit). Sementara itu, kemajuan teknologi informasi yang berjalan sangat pesat menyebabkan distribution channels untuk memasarkan produk dan jasa bank menjadi semakin cepat dan mudah serta bersifat borderless. Bank-bank semakin banyak menawarkan dan mendistribusikan produk dan jasanya dengan memanfaatkan electronic based channels seprti misalnya pemakainan ATM, internet banking, phone banking dan electronic fund transfer atpoint of sales (EFTPOS). Dengan keterlibatan teknologi in formasi dalam distribusipelayanan jasa bank tersebut menyebabkan risiko yang dihadapi oleh industri perbankan juga semakin meningkat baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.
